Metropolisasi Malang dan Ilusi Ruang Publik Hijau

Kota Malang hari ini sedang berdiri di persimpangan jalan yang amat krusial, terjebak di antara syahwat politik untuk bersolek menjadi metropolis modern dan bayang-bayang krisis ekologis yang kian nyata di depan mata. Sebagai salah satu pusat pendidikan dan urbanisasi di Jawa Timur, derap pembangunan di “Bumi Arema” bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Pusat-pusat perbelanjaan megah, ruko-ruko komersial, gedung perhotelan, hingga klaster perumahan elit terus tumbuh subur, mengokohkan ambisi kota untuk terus beralih rupa menjadi pusat megapolitan yang serba digital dan instan. Namun, di balik narasi kemajuan fisik dan pertumbuhan ekonomi yang selalu digemborkan dalam ruang-ruang birokrasi, terdapat realitas kelam yang harus ditebus oleh warga lokal: ruang hidup mereka perlahan-lahan sedang dipersempit oleh bentangan semen dan aspal.

Memori kolektif kita tentang Kota Malang yang dulunya terkenal sejuk, teduh, nyaman, dan menjadi kota peristirahatan kini sedang diuji oleh zaman. Realitas empiris yang dirasakan masyarakat hari ini adalah kota yang semakin gerah, polusi udara yang meningkat, serta ancaman banjir musiman yang kian mengepung sudut-sudut kota setiap kali hujan deras turun. Sengkarut ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan akibat dari carut-marut tata ruang dan masifnya alih fungsi lahan. Salah satu indikator paling nyata dari kegagalan tata kelola ini adalah terus menyusutnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang semesti-nya berfungsi sebagai paru-paru sekaligus daerah resapan air kota. Target regulasi yang mengamanatkan ketersediaan RTH publik sebesar 20% sering kali dikesampingkan dan kalah telak oleh syahwat investasi serta komanditisasi ruang perkotaan.

Sebagai organisasi kemahasiswaan yang memegang teguh nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menjadi penonton sejarah yang pasif di tengah degradasi lingkungan ini. Momentum Hari Lahir (Harlah) PMII ke-66 harus dijadikan sebagai pemantik nalar kritis kader untuk menggugat ketimpangan ekologis yang sedang terjadi. Kita tidak boleh diam melihat hak-hak ekologis warga, terutama kelompok rentan dan masyarakat marginal, dirampas demi kepentingan segelintir pemilik modal. Berangkat dari kegelisahan tersebut, tulisan ini hadir bukan sekadar untuk meromantisasi masa lalu Malang yang sejuk, melainkan sebagai sebuah gugatan terbuka terhadap ilusi ruang publik hijau yang ditawarkan oleh arus metropolisasi, sekaligus menawarkan rekomendasi taktis-solutif demi menyelamatkan masa depan lingkungan dan ruang hidup di Kota Malang.

Jika kita membedah anatomi tata ruang Kota Malang hari ini, arah pembangunan ruang publiknya sedang mengalami disorientasi yang mengkhawatirkan. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2007, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) secara definitif dipahami sebagai bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Sebagai bagian integral dari rencana tata ruang wilayah, Permendagri ini menggariskan bahwa luas ideal RTHKP minimal adalah 20% dari total luas kawasan perkotaan. Luasan tersebut mencakup RTHKP publik yang penyediaan serta pemeliharaannya menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan RTHKP privat yang menjadi tanggung jawab pihak swasta, perseorangan, atau masyarakat.

Namun, realitas sosiologis di Kota Malang justru menunjukkan tren yang ironis dan jauh dari panggang api. Penyediaan RTHKP publik terkesan hanya dipandang sebagai pelengkap dokumen administratif belaka, bukan sebagai instrumen vital dalam menjaga daya dukung lingkungan perkotaan. Alih fungsi lahan berjalan begitu agresif demi memenuhi ambisi metropolis. Kawasan-kawasan yang semestinya dipertahankan sebagai zona hijau penopang ekologi kini dikapitalisasi menjadi deretan ruko, perumahan elite, dan pusat bisnis komersial. Akibatnya, ketika tanah perkotaan dikonversi menjadi lapisan semen yang kedap air, hilangnya kenyamanan iklim mikro kota dan ancaman banjir musiman di berbagai sudut “Bumi Arema” hanyalah tinggal menunggu waktu.

Lebih jauh lagi, terdapat reduksi makna yang sangat fatal oleh birokrasi dalam mengimplementasikan konsep RTHKP ini. Tren revitalisasi taman dan ruang publik di Malang belakangan ini cenderung terjebak pada pendekatan “kosmetik kota” yang bercorak artifisial. Pemerintah daerah tampak lebih gemar bersolek demi mengejar estetika visual—memenuhi taman dengan hamparan paving, instalasi lampu hias yang megah, hingga ornamen beton modern demi memburu predikat kota metropolitan. Padahal, berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, esensi sejati dari RTHKP mencakup fungsi ekologis yang mutlak seperti pengendali tata air, pengendali pencemaran air dan udara, memperbaiki iklim mikro, serta meningkatkan cadangan oksigen. Ketika pohon peneduh ditebang dan digantikan oleh perkerasan beton (pavingisasi), ruang tersebut telah kehilangan hakikatnya sebagai pelindung ekosistem dan berubah menjadi sebatas “ilusi hijau” yang gersang.  

Ketimpangan tata ruang ini pada akhirnya melahirkan dampak turunan berupa kerentanan sosial yang secara langsung mencekik kelompok masyarakat marginal. Berdasarkan fungsi sosialnya, RTHKP diamanatkan sebagai sarana rekreasi aktif dan pasif, wadah aktivitas sosial bagi anak-anak hingga manula, serta sarana interaksi sosial komunal. Namun, melambungnya harga tanah di tengah arus metropolisasi membuat ruang-ruang publik hijau yang inklusif dan gratis kian langka. Masyarakat miskin kota yang hidup di kawasan padat penduduk terpaksa kehilangan hak atas ruang yang sehat. Anak-anak kehilangan tempat bermain yang aman, dan kelompok manula terisolasi dari ruang sosial yang meneduhkan. Hilangnya interaksi manusia dengan vegetasi alami ini terbukti berkontribusi terhadap peningkatan stres komunal dan degradasi kesehatan mental masyarakat perkotaan. Dengan demikian, krisis RTHKP bukan lagi sekadar isu lingkungan yang abstrak, melainkan manifestasi dari ketidakadilan ruang yang nyata, di mana kepentingan modal lebih diprioritaskan ketimbang hak hidup yang layak bagi warga Malang.  

Sebagai bukti empiris di lapangan, kita dapat merefleksikan salah kaprah penataan ini pada kebijakan revitalisasi Alun-Alun Tugu Kota Malang. Proyek revitalisasi yang menelan anggaran daerah tidak sedikit tersebut sering kali terjebak pada modernisasi visual yang minim fungsi ekologis. Kita menyaksikan bagaimana hamparan rumput alam dan tanah gembur penyerap air digantikan oleh masifnya pemasangan paving block, koridor semen, dan instalasi dekoratif artifisial demi memburu estetika kota metropolis. Taman kota yang sejatinya diproyeksikan sebagai instrumen pemenuhan fungsi ekologis RTHKP.

Kontras dengan kemegahan artifisial di pusat kota, dampak nyata dari salah urus RTHKP ini harus ditanggung oleh warga perkampungan dan pengguna jalan setiap harinya. Fenomena banjir musiman yang merendam Kawasan Jalan Soekarno-Hatta (Suhat) setiap kali hujan deras turun dengan intensitas tinggi menjadi bukti tak terbantahkan. Banjir tersebut bukanlah bencana alam biasa, melainkan "bencana struktural" akibat hilangnya zona resapan air dan minimnya vegetasi RTHKP publik yang mampu mengendalikan tata air permukaan. Lahan-lahan yang dulunya merupakan sawah produktif atau rawa penampung air di sekitar daerah tersebut kini telah beralih fungsi secara masif menjadi kompleks ruko komersial, kafe, dan hunian vertikal tanpa adanya pengawasan ketat. Dua potret kontras ini taman pusat kota yang mengalami “pavingisasi” berlebihan dan jalan protokol yang lumpuh oleh banjir akibat alih fungsi lahan menjadi alarm keras bahwa Kota Malang sedang mengalami amnesis ekologis demi mengejar status kota metropolis. 

Arus metropolisasi yang melanda Kota Malang tidak boleh dibiarkan bergerak liar tanpa kendali hingga mengorbankan hak-hak ekologis warganya. Sebuah kota tidak dapat dikatakan maju dan modern hanya karena barisan gedung betonnya yang menjulang tinggi, melainkan sejauh mana kota tersebut mampu menjamin keseimbangan ekosistem, keserasian antara lingkungan alam dan buatan, serta kualitas hidup yang sehat, indah, bersih, dan nyaman bagi seluruh elemen masyarakat di dalamnya. Kegagalan birokrasi dalam mempertahankan ambang batas minimal luasan RTHKP publik bukan sekadar kelalaian administratif terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan bentuk pengabaian terhadap jaminan keselamatan hidro-ekologis dan ruang interaksi sosial warga Arema. Oleh karena itu, sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus penggerak perubahan yang memegang tanggung jawab moral, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Malang mendesak Pemerintah Kota Malang untuk segera mengambil langkah taktis dan responsif melalui tiga rekomendasi solusi berikut:

Moratorium Izin dan Penguatan Pengendalian RTHKP Privat

Pemerintah Kota Malang harus berani mengambil kebijakan ekstrem berupa moratorium (penghentian sementara) izin pembangunan klaster perumahan baru, ruko, dan pusat bisnis komersial di zona-zona penyangga ekologis serta wilayah resapan air yang kritis di pinggiran kota. Selain itu, optimalisasi instrumen pengendalian harus diperketat melalui mekanisme perizinan, pemantauan, dan penertiban yang transparan. Setiap pengembang swasta wajib mengalokasikan minimal 10% lahannya untuk RTHKP privat secara nyata—bukan sekadar di atas kertas kuesioner—sebagai syarat mutlak terbitnya izin pemanfaatan ruang.

Inovasi Regulasi Tata Ruang Vertikal (Vertical Greenery)

Menghadapi tantangan klasik berupa keterbatasan dan tingginya indeks harga lahan horizontal di pusat kota, Pemerintah Kota Malang perlu melakukan terobosan hukum dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai arsitektur hijau perkotaan. Regulasi ini mengamanatkan kewajiban bagi setiap pembangunan gedung perkantoran, kampus, hotel, dan pusat perbelanjaan baru untuk menerapkan konsep taman atap (roof garden) atau taman vertikal (vertical garden) pada struktur dinding bangunan mereka. Langkah inovatif ini menjadi opsi taktis untuk menambah volume vegetasi kota, menekan polusi udara, serta memperbaiki iklim mikro di tengah padatnya kawasan beton metropolis

Gerakan Satu Kelurahan Satu RTHKP Publik yang Inklusif

Pemerintah Kota Malang wajib menginventarisasi dan mengalihfungsikan aset-aset tanah daerah (idle land) yang terbengkalai di tingkat kelurahan untuk dibangun menjadi taman lingkungan yang inklusif. Penyediaan ini harus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif mulai dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Taman-taman ini harus diisi oleh vegetasi lokal yang rindang , bebas dari dominasi struktur beton (pavingisasi berlebih), serta didesain ramah gender agar mampu menjadi sarana aktivitas sosial yang aman bagi anak-anak, remaja, hingga kelompok manula secara gratis.

Melalui komitmen politik dan ketegasan tata ruang yang berpihak pada kelestarian alam, kita tidak hanya sedang menyelamatkan ekologi Kota Malang hari ini, melainkan sedang merawat peradaban, nafas kehidupan, dan masa depan bagi anak cucu di Bumi Arema.

Tangan terkenal dan maju ke muka

Salam Pergerakan!