Ketentuan Penggunaan

Ruang Lingkup

1. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh pengguna layanan yang tersedia melalui ibnuaqil.my.id.
2. Layanan mencakup informasi organisasi, Radar Aqil, Portal Kader, Portal Pengurus, Galeri, Etalase, serta fasilitas lain yang dikelola oleh PMII Rayon “Perjuangan” Ibnu Aqil.
3. Setiap layanan dapat memiliki persyaratan akses dan ketentuan khusus sesuai fungsinya.
4. Penggunaan layanan tunduk pada ketentuan ini dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pendaftaran dan Pengelolaan Akun

1. Pendaftaran mandiri tersedia bagi pengguna berusia sekurang-kurangnya 16 tahun.
2. Bagi pengguna berusia 16–17 tahun, pemrosesan data pribadi memerlukan persetujuan orang tua atau wali sesuai Kebijakan Privasi dan ketentuan yang berlaku.
3. Pengguna wajib memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan saat melakukan pendaftaran.
4. Setiap akun bersifat pribadi dan tidak boleh dipindahtangankan atau digunakan bersama tanpa kewenangan yang sah.
5. Pengguna bertanggung jawab menjaga kerahasiaan kata sandi, kode verifikasi, serta keamanan akses akunnya.
6. Pengguna dilarang menggunakan identitas orang lain atau memberikan informasi palsu untuk memperoleh akses tertentu.
7. Pengelola dapat melakukan pemeriksaan identitas dan meminta bukti pendukung yang relevan apabila diperlukan.
8. Kepemilikan akun tidak secara otomatis memberikan pengakuan sebagai kader atau pengurus organisasi.
9. Pengelola berhak menunda atau menolak aktivasi akun apabila persyaratan tidak terpenuhi, terdapat ketidaksesuaian data, atau ditemukan indikasi penyalahgunaan.
10. Pengguna dapat memperbarui informasi akunnya dan mengajukan koreksi terhadap data yang tidak sesuai.

Status Pengguna dan Hak Akses

1. Hak akses diberikan berdasarkan status pengguna, keanggotaan, dan kewenangan yang dimiliki.
2. Pengunjung umum dapat mengakses informasi yang disediakan untuk publik.
3. Kontributor dapat menggunakan fasilitas kepenulisan dan publikasi Radar Aqil sesuai ketentuan redaksi.
4. Kader yang status keanggotaannya telah diakui dapat memperoleh akses ke Portal Kader.
5. Pengurus aktif memperoleh akses administratif berdasarkan jabatan dan kewenangan pada periode kepengurusan berjalan.
6. Kewenangan pengawasan atau pengelolaan lintas unit tidak berarti pengguna memiliki lebih dari satu jabatan.
7. Status dan hak akses pengguna dapat berubah mengikuti perkembangan keanggotaan serta pergantian kepengurusan.
8. Berakhirnya masa jabatan tidak secara otomatis menghapus akun, identitas kader, riwayat kepengurusan, atau karya yang telah diterbitkan.
9. Pengguna dilarang mengakses atau menggunakan fasilitas di luar kewenangannya.

Kewajiban dan Larangan Pengguna

Setiap pengguna wajib menggunakan layanan secara bertanggung jawab, menghormati hak pihak lain, serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan digital.

Pengguna dilarang:

1. Melakukan penipuan, pemalsuan identitas, atau manipulasi informasi.
2. Menyebarkan konten yang melanggar hukum, termasuk ancaman, pelecehan, dan ujaran kebencian yang dilarang.
3. Melanggar hak cipta atau menggunakan karya pihak lain tanpa hak.
4. Mengungkapkan atau menyebarluaskan data pribadi orang lain tanpa dasar yang sah.
5. Mengakses akun, dokumen, atau informasi terbatas tanpa kewenangan.
6. Menyalahgunakan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi yang tidak sah.
7. Mengganggu, merusak, atau berupaya melewati sistem keamanan.
8. Melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan hukum atau merugikan pengguna dan pengelola.

Publikasi, Karya, dan Hak Cipta

1. Pengguna bertanggung jawab atas keaslian, ketepatan informasi, serta legalitas karya yang dikirimkan.
2. Setiap karya wajib menghormati hak cipta, mencantumkan sumber yang digunakan secara semestinya, serta tidak mengandung plagiarisme atau manipulasi informasi.
3. Karya yang dikirimkan melalui Radar Aqil dapat melalui proses pemeriksaan, penyuntingan, dan penilaian kelayakan oleh redaksi.
4. Redaksi berwenang menerima, meminta perbaikan, menunda, atau menolak penerbitan berdasarkan pertimbangan editorial yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Hak cipta atas karya asli tetap berada pada pencipta atau pemegang hak yang sah.
6. Dengan mengirimkan karya, pengguna memberikan izin non-eksklusif kepada pengelola untuk menyimpan dan memeriksa karya serta, apabila disetujui untuk diterbitkan, menyunting secara redaksional, menampilkan, menyebarluaskan melalui kanal resmi, dan mengarsipkannya.
7. Pemberian izin tersebut tidak mengalihkan kepemilikan hak cipta kepada pengelola.
8. Penggunaan karya untuk tujuan komersial di luar izin yang telah diberikan memerlukan dasar hak atau persetujuan tambahan yang sesuai.
9. Redaksi dapat melakukan koreksi, memberikan klarifikasi, atau menarik publikasi apabila ditemukan kesalahan serius, pelanggaran, atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Penulis dapat mengajukan permohonan koreksi atau penarikan karya melalui mekanisme redaksional yang tersedia.

Penggunaan Informasi dan Fasilitas Internal

1. Portal Kader dan Portal Pengurus hanya dapat digunakan sesuai hak akses yang diberikan.
2. Pengguna wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data keanggotaan, informasi administrasi, dan materi lain yang ditetapkan sebagai informasi terbatas.
3. Pengurus bertanggung jawab atas ketepatan data serta tindakan administratif yang dilakukan dalam kewenangannya.
4. Pengguna dilarang mengubah, menghapus, memperbanyak, atau menyebarluaskan informasi internal tanpa kewenangan yang sah.
5. Aktivitas administratif dapat dicatat untuk kepentingan keamanan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban organisasi.
6. Hak akses administratif dapat disesuaikan atau dicabut apabila pengguna tidak lagi memiliki kewenangan yang mendasarinya.

Moderasi dan Penanganan Pelanggaran

1. Pengelola berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran berdasarkan laporan atau temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penanganan dapat berupa peringatan, penghapusan konten, pembatasan fitur, penangguhan akun, atau pencabutan hak akses.
3. Tindakan diberikan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan risiko yang ditimbulkan.
4. Pengelola dapat melakukan pembatasan sementara tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila diperlukan untuk mencegah ancaman keamanan atau kerugian yang lebih besar.
5. Pengguna berhak memperoleh penjelasan atas tindakan yang dikenakan sepanjang tidak mengganggu keamanan atau pemeriksaan yang sah.
6. Pengguna dapat mengajukan keberatan atau meminta peninjauan kembali melalui kontak resmi pengelola.
7. Pelanggaran hukum dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Penonaktifan Akun dan Ketersediaan Layanan

1. Pengguna dapat mengajukan penonaktifan atau penghapusan akun melalui pengelola.
2. Pengelola dapat melakukan verifikasi identitas sebelum memproses permohonan tersebut.
3. Penutupan akun mengakhiri hak akses terhadap fasilitas yang memerlukan autentikasi.
4. Penanganan data pribadi setelah penutupan akun mengikuti Kebijakan Privasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Karya yang telah diterbitkan atau dokumentasi organisasi yang memiliki dasar penyimpanan yang sah dapat tetap dipertahankan sesuai hak pihak terkait dan ketentuan hukum.
6. Pengelola dapat melakukan pemeliharaan, pembaruan, atau penghentian fitur apabila diperlukan, dengan memperhatikan hak pengguna serta kewajiban hukum yang berlaku.
7. Pengelola berupaya menjaga keamanan dan ketersediaan layanan, tetapi gangguan teknis dapat terjadi karena pemeliharaan, gangguan infrastruktur, atau keadaan di luar kendali yang wajar.

Perubahan Ketentuan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Pengelola dapat memperbarui Ketentuan Penggunaan berdasarkan perkembangan layanan, kebutuhan organisasi, atau perubahan peraturan perundang-undangan.
2. Perubahan penting yang memengaruhi hak dan kewajiban pengguna akan diberitahukan melalui sarana yang sesuai.
3. Apabila perubahan memerlukan persetujuan baru, pengelola akan meminta persetujuan tersebut sebelum memberlakukannya bagi pengguna terkait.
4. Pengguna dapat menyampaikan pertanyaan, keberatan, atau pengaduan melalui kontak resmi pengelola.
5. Perselisihan diupayakan terlebih dahulu melalui komunikasi dan musyawarah tanpa menghilangkan hak para pihak untuk menggunakan mekanisme hukum yang tersedia.