Sejarah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Gagasan mengenai pembentukan organisasi khusus bagi mahasiswa Nahdliyin telah muncul sebelum berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada 1960. Pada masa itu, mahasiswa Nahdliyin masih banyak berada dalam wadah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang berdiri pada 1954. Seiring bertambahnya jumlah anggota IPNU yang telah berstatus mahasiswa, muncul kebutuhan untuk memiliki wadah yang secara khusus dapat menampung kehidupan dan aktivitas mahasiswa.

Upaya membentuk organisasi mahasiswa Nahdlatul Ulama kemudian muncul dalam bentuk organisasi-organisasi lokal. Di Jakarta, pada Desember 1955, sejumlah aktivis menggagas pembentukan Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU). Pada tahun yang sama juga terdapat Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) di Surakarta. Sementara itu, di Bandung muncul Persatuan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (PMNU). Organisasi-organisasi tersebut menunjukkan bahwa gagasan mengenai wadah mahasiswa NU telah berkembang di beberapa kota sebelum PMII berdiri.

Namun, keberadaan organisasi mahasiswa tersebut belum berkembang menjadi satu organisasi mahasiswa NU berskala nasional. Salah satu persoalannya adalah IPNU masih merupakan organisasi yang relatif baru, sehingga terdapat kekhawatiran bahwa pembentukan organisasi mahasiswa tersendiri akan memengaruhi perkembangan IPNU. Selain itu, sejumlah pengurus IPNU pada masa tersebut juga telah berstatus sebagai mahasiswa. Karena pertimbangan tersebut, upaya membentuk organisasi mahasiswa NU belum memperoleh dukungan yang cukup untuk berkembang.

Gagasan tersebut kembali menguat setelah IPNU berkembang. Dalam Muktamar III IPNU di Cirebon pada 27–31 Desember 1958, diputuskan pembentukan Departemen Perguruan Tinggi IPNU yang dipimpin oleh Ismail Makky. Departemen ini dibentuk untuk mewadahi anggota IPNU yang telah berstatus mahasiswa. Dalam sejumlah sumber sejarah PMII, Departemen Perguruan Tinggi IPNU kemudian disebut sebagai salah satu cikal bakal langsung lahirnya PMII.

Pembentukan departemen tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Kehidupan mahasiswa dinilai memiliki kebutuhan dan dinamika yang berbeda dengan pelajar. Selain itu, Departemen Perguruan Tinggi IPNU memiliki keterbatasan dalam ruang geraknya karena tidak dapat menjadi anggota Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), sebuah konfederasi organisasi mahasiswa yang pada masa itu menghimpun organisasi-organisasi mahasiswa.

Perkembangan berikutnya terjadi dalam Konferensi Besar IPNU di Kaliurang, Yogyakarta, 14–17 Maret 1960. Dalam forum tersebut kembali dibahas kebutuhan akan organisasi mahasiswa NU yang berdiri terpisah dari IPNU. Konferensi kemudian memutuskan perlunya membentuk organisasi mahasiswa NU yang terpisah secara struktural dan administratif dari IPNU-IPPNU. Keputusan inilah yang menjadi tahap penting sebelum dilaksanakannya musyawarah mahasiswa NU di Surabaya pada April 1960.

Dengan demikian, sebelum PMII lahir pada April 1960, telah terdapat serangkaian proses kelembagaan dan gagasan: munculnya organisasi mahasiswa NU di sejumlah daerah, pembentukan Departemen Perguruan Tinggi IPNU pada 1958, hingga keputusan Konferensi Besar IPNU pada Maret 1960 untuk membentuk organisasi mahasiswa NU yang berdiri sendiri. Rangkaian inilah yang kemudian mengantarkan pada proses kelahiran PMII.

Gagasan untuk membentuk organisasi mahasiswa Nahdlatul Ulama (NU) semakin menguat setelah Konferensi Besar (Konbes) IPNU di Kaliurang, Yogyakarta, pada 14–17 Maret 1960. Dalam forum tersebut, muncul kesepakatan bahwa mahasiswa Nahdliyin membutuhkan wadah tersendiri yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan karakter mahasiswa. Dari keputusan tersebut kemudian dibentuk tim yang bertugas mempersiapkan lahirnya organisasi mahasiswa NU.

Proses persiapan tersebut melibatkan 14 orang pendiri (muassis) PMII, yaitu:

1. Abdullah Alwi Murtadho — Jakarta

2. Cholid Mawardi — Jakarta

3. Said Budairy — Jakarta

4. M. Shobich Ubaid — Jakarta

5. M. Makmun Syukri — Bandung

6. Hilman Badrudinsyah — Bandung

7. H. Ismail Makky — Yogyakarta

8. Munsif Nachrawi — Yogyakarta

9. Nuril Huda Suaidy — Surakarta

10. M. Laily Mansur — Surakarta

11. Abdul Wahab Jaelani — Semarang

12. Hisbullah Huda — Surabaya

13. M. Cholid Marbuko — Malang

14. Ahmad Husein — Makassar

Pada 19 Maret 1960, tiga orang di antaranya, yaitu Hisbullah Huda, Said Budairy, dan M. Makmun Syukri, menghadap Ketua Umum Partai NU, KH Idham Chalid, di Jakarta. Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperoleh arahan mengenai pembentukan organisasi mahasiswa NU. KH Idham Chalid menekankan agar organisasi yang dibentuk mampu menjadi wadah kaderisasi yang menghasilkan mahasiswa berilmu, cakap, bertakwa, serta mampu mengamalkan ilmunya untuk kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, pada 14–16 April 1960, dilaksanakan musyawarah mahasiswa Nahdliyin di Surabaya. Pertemuan tersebut berlangsung di lingkungan Perguruan NU Wonokromo. Dalam musyawarah ini disepakati nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai organisasi mahasiswa NU sekaligus disusun Peraturan Dasar organisas. Musyawarah tersebut juga menetapkan Mahbub Djunaidi sebagai Ketua Umum pertama, A. Cholid Mawardi sebagai Ketua I, dan M. Said Budairy sebagai Sekretaris Umum. Peraturan Dasar PMII kemudian dinyatakan berlaku pada 17 April 1960, bertepatan dengan 21 Syawal 1379 H. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir PMII. 

Dengan demikian, proses kelahiran PMII berlangsung melalui rangkaian forum dan persiapan yang dimulai dari keputusan Konbes IPNU di Kaliurang, dilanjutkan dengan persiapan para pendiri, konsultasi dengan KH Idham Chalid, hingga musyawarah mahasiswa Nahdliyin di Surabaya. Rangkaian tersebut kemudian bermuara pada lahirnya PMII pada 17 April 1960 di Surabaya.

PMII awalnya menjadi bagian dari Badan Keluarga NU berdasarkan SK PB NU tanggal 14 Juni 1960, yang menginduk pada LP Ma'arif NU, salah satu Badan Otonom NU yang bergerak di bidang pendidikan. Pada Muktamar NU ke-23 (1964), PMII diakui sebagain Badan Otonom yang sejajar dengan Badan Otonom lainnya. Badan Otonom NU adalah organisasi non-politik yang memiliki hak mengatur kebijakan sesuai bidangnya, namun tidak boleh bertentangan dengan azas NU. PMII yang berada di bawah koordinasi PB NU memiliki struktur vertikal dari tingkat pusat hingga cabang-cabang di daerah. Setelah diakui sebagai Badan Otonom, PMII  memiliki pengaruh langsung dalam kebijakan NU.

Kongres I PMII (saat itu masih bernama Mu’tamar) pertama diselenggarakan, pada tanggal 23-26 Desember 1961 di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sebuah daerah yang terletak di kaki Gunung Lawu dan berjarak sekitar 42 km dari Kota Solo. Sebanyak 13 Cabang hadir pada acara tersebut, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Ciputat, Malang, Makasar/Ujungpandang, Banjarmasin, Padang, Banda Aceh, dan Cirebon. 

Pada Muktamar I PMII tercatat beberapa poin penting. Pertama, terpilihnya kembali Mahbub Junaidi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PMII Periode 1961-1963. Proses terpilihnya Mahbub sebagai ketua ini, mungkin ada sedikit kemiripan dengan yang terjadi pada musyawarah mahasiswa NU di Surabaya, setahun sebelumnya. Sebagaimana yang digambarkan oleh M. Said Budairy dalam tulisannya yang berjudul Sudah Benar “PMII Tetap Islam" (Said, 1997) : “Dia (Mahbub) juga tidak mengkampanyekan diri, apalagi sampai mendirikan posko di dekat medan musyawarah. Tapi Mahbub terpilih sebagai ketua umum. Ketua I terpilih Chalid Mawardi dan Sekretaris Umum-nya saya (Said).” 

Poin kedua yang perlu dicatat, yakni lahirnya pokok-pokok pikiran yang diberi nama Deklarasi Tawangmangu. Deklarasi tersebut berisi meliputi pandangan tentang dan sikap PMII terhadap sosialisme Indonesia, pendidikan nasional, kebudayaan nasional dan tanggung jawab PMII sebagai generasi muda islam intelektual yang ikut dalam perjuangan bangsa, pengembangan Islam dan perjuangan akan anti imperialisme dan kolonialisme.

Hubungan PMII dengan NU mengalami perubahan penting seiring perkembangan politik dan organisasi. Pada awal berdirinya, PMII memiliki hubungan struktural yang erat dengan NU. Namun, keterlibatan NU dalam politik praktis pada masa itu turut memengaruhi ruang gerak PMII sebagai organisasi mahasiswa. Kondisi tersebut kemudian mendorong PMII untuk menegaskan kemandirian organisasi.

Pada 14–16 Juli 1972, melalui Musyawarah Besar yang berlangsung di Murnajati, Lawang, Jawa Timur, PMII menyatakan diri sebagai organisasi yang independen. Keputusan tersebut dikenal sebagai Deklarasi Murnajati. Independensi menegaskan bahwa PMII tidak lagi terikat secara struktural dengan organisasi politik NU dan memiliki kebebasan dalam menentukan arah gerak organisasinya. Keputusan tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Kongres V PMII di Ciloto pada Desember 1973.

Independensi tidak berarti menghilangkan hubungan kesejarahan dan nilai antara PMII dan NU. Setelah NU kembali kepada Khittah 1926 pada 1984 dan tidak lagi menjadi partai politik, hubungan keduanya berkembang dalam bentuk yang berbeda. PMII tetap mempertahankan keterkaitan dengan nilai-nilai keislaman Ahlussunnah wal Jamaah serta tradisi dan sejarah yang menjadi latar belakang kelahirannya.

Hubungan tersebut kemudian ditegaskan melalui Deklarasi Interdependensi PMII–NU dalam Kongres X PMII di Pondok Gede, Jakarta, Oktober 1991. Interdependensi dimaknai sebagai hubungan saling membutuhkan dan saling menguatkan, dengan dasar ikatan kesejarahan, kesamaan paham keagamaan, wawasan kebangsaan, serta kelompok sasaran. Pada saat yang sama, PMII tetap berdiri sebagai organisasi yang memiliki kemandirian dalam menjalankan gerak organisasinya.

Dengan demikian, independensi dan interdependensi bukanlah dua sikap yang saling bertentangan. Independensi menegaskan kemandirian PMII secara struktural dan organisatoris, sedangkan interdependensi menggambarkan hubungan kesejarahan, nilai, dan kerja sama antara PMII dan NU. Perjalanan tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas PMII sebagai organisasi mahasiswa yang tetap memiliki akar sejarah dengan NU sekaligus memiliki ruang untuk menentukan arah geraknya sendiri.

Nilai Dasar Pergerakan (NDP) merupakan landasan nilai dalam proses kaderisasi dan gerakan PMII. Pembahasannya berpijak pada tauhid serta mencakup hubungan manusia dengan Allah, hubungan antarmanusia, dan hubungan manusia dengan alam.

Ketiganya mengajak kader menghubungkan keyakinan dengan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Rujukan: PB PMII.